Risiko, Kritik, dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mengelola Hutang Secara Berkelanjutan

Masalah dan Risiko Hutang Negara

Meskipun pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas fiskal, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan terkait keberlanjutan hutang negara, di antaranya:

1. SBN Sebagai Pedang Bermata Dua

Saat ini, Bank Indonesia dan perbankan menjadi pembeli terbesar SBN, yang pada satu sisi memberikan stabilitas dalam pasar obligasi, tetapi di sisi lain menciptakan ketergantungan besar terhadap institusi dalam negeri. Hal ini juga mengurangi independensi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter yang seharusnya fokus pada inflasi dan nilai tukar, bukan pada pembiayaan fiskal pemerintah.

2. Meningkatnya Capital Outflow

Fenomena meningkatnya dana masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Jika ini terus berlanjut, tekanan terhadap rupiah dan pasar modal Indonesia dapat meningkat dalam jangka panjang.

3. Efisiensi Rendah dalam Penggunaan Hutang

Banyak proyek yang didanai dengan hutang memiliki tingkat pengembalian investasi (ROI) yang rendah, sehingga beban pembayaran hutang terus meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jika hal ini terus terjadi, Indonesia berisiko masuk dalam lingkaran hutang yang semakin sulit dikendalikan.

Kritik terhadap Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang yang bergantung pada SBN dinilai lebih menguntungkan segelintir kelompok pemilik modal, terutama investor besar dan institusi keuangan, sementara daya beli masyarakat serta sektor riil stagnan. Oleh karena itu, perlu adanya audit terhadap:

• ✅ Penentuan kupon dan yield SBN, untuk memastikan bahwa keuntungan dari instrumen ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.


• ✅ Kebijakan investasi BPJS dalam pembelian SBN, guna menghindari penyalahgunaan dana publik untuk menutup defisit fiskal.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengelola Hutang Secara Berkelanjutan

Agar hutang negara tetap berada dalam batas aman dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, beberapa langkah strategis perlu diterapkan:

• 1️⃣ Amandemen Peraturan Bank Indonesia: BI perlu memiliki dual mandate tidak hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga memperhatikan tingkat pengangguran dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.


• 2️⃣ Audit terhadap Penerbitan SBN: Transparansi dalam penentuan kupon dan yield obligasi negara harus ditingkatkan untuk mencegah manipulasi yang menguntungkan pihak tertentu.


• 3️⃣ Meningkatkan Peran Bank Sebagai Intermediari: Dana perbankan sebaiknya lebih banyak disalurkan ke sektor riil, bukan hanya untuk membeli SBN. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal.